Web2. Peraturan/Keputusan/Edaran Menteri. PerMen KP No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. PerMen KP No. 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (Suplemen Panduan) PerMen KP No. 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Web30 Mar 2024 · Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi pelaku usaha maupun …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN ...
Web31 Dec 2015 · Sebagai kesimpulan bahwa penegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia bisa dilakukan dengan cara-cara yang telah disepakati dalam Unclos 1982 … Web(4) Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RTRL. Pasal 3 Rencana Tata Ruang Laut di … 2皮角位移
Law No. 32 of 2014 on the Sea - International Labour …
Webtentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. Pasal 6 (1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan WebIndonesia as an archipelago state has a national airspace of 5,180,053 km². Indonesia's airspace is located in a strategic position between the continents of Asia and Australia which makes Indonesia one of the busiest air routes in the world. Web2 days ago · Hanya saja perlu adanya Koordinasi ke Bakamla sebagai Koordinator penegakan hukum laut. Penunjukkan Bakamla RI menjadi Koordinator dalam … 2皮砖多高